Berikut ini sejarah Desa Bungamekar ...

Desa Bungamekar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Desa Bungamekar terdiri atas tujuh dusun yaitu Dusun Pundukaha Kelod, Dusun Pundukaha Kaja, Dusun Sebuluh Kawan, Dusun Sebuluh Batugaing, Dusun Sompang, Dusun Karang Dawa, dan Dusun Punangkidan.  Batas dari Desa Bungamekar di sebelah utara adalah Desa Sakti dan Desa Klumpu, sebelah timur adalah Desa Batumadeg, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, dan sebelah barat adalah Desa Sakti. Topografi Desa bukit bergelombang ...

VISI MISI DESA BUNGAMEKAR  Visi  Visi Desa   Misi Misi Desa ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA BUNGA MEKAR  KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG    NO NAMA JABATAN 1. I WAYAN YASA KEPALA DESA 2. I MADE JERO, S.Pd LPM 3. I NYOMAN SEREGEG SEKRETARIS DESA 4. I KETUT ADNYANA KAUR KEUANGAN 5. A.A RAKA ADNYANA KASI KESRA 6. I WAYAN SOKA KAUR PEMERINTAHAN 7. I WAYAN JENEK KAUR PEMBANGUNAN 8. INDAH ROSALINA KAUR UMUM 9. I KETUT SUTAMA KADUS PUNDUKAHA KELOD 10. I WAYAN RUSADA KADUS PUNDUKAHA KAJA 11. I ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...